• Transformasi Digital Minerba Makin Diperkuat, Seluruh Pengajuan RKAB Kini Terintegrasi Secara Elektronik
• Prabowo Dorong Percepatan Energi Alternatif, Pemerintah Fokus Transisi LPG ke CNG
• Bahlil Pastikan BBM dan Elpiji Subsidi Tidak Naik, Sebut Instruksi Langsung Presiden
• DPR Ingatkan Digitalisasi Pendidikan Harus Diimbangi Karakter dan Etika Penggunaan AI
• Perhapi Ingatkan Risiko Sengketa Ekspor Batu Bara Jika Skema Satu Pintu Ganggu Kontrak Berjalan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto
nusakini.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, terutama potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan salah satu perhatian utama DPR adalah kemungkinan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi yang baru-baru ini dilakukan.

Menurutnya, migrasi konsumen dalam jumlah besar perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait ketersediaan stok Pertalite di berbagai daerah.

“Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat,” kata Adisatrya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menilai pemerintah dan Pertamina harus memastikan pasokan BBM nasional tetap aman meskipun terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Langkah mitigasi dinilai penting agar distribusi energi tidak terganggu dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain membahas aspek distribusi, Komisi VI juga ingin memperoleh gambaran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang bertugas menjaga ketahanan energi nasional.

Adisatrya menegaskan DPR akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan energi agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun dunia usaha,” ujarnya. (*)